Harmoni News — Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun dari Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 untuk peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan.
Usulan ini sampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP-KL) Tahun 2027.
Nasaruddin, menjelaskan pihaknya memfokuskan alokasi anggaran pada dua klaster utama, yakni pendidikan dan penurunan kemiskinan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) Bantuan Sosial Terintegritas.
“Dalam penyusunan Pagu Indikatif TA 2027 pada aplikasi KRISNA-RENJA K/L, Kementerian Agama telah mengalokasikan dukungan PKPN sebesar Rp19,08 triliun,” kata Nasaruddin dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (11/6/2026)
“Kebutuhan prioritas ini pada prinsipnya telah terpenuhi secara penuh demi memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” lanjut Nasaruddin.
Nasaruddin menjelaskan, dari total anggaran prioritas nasional tersebut, porsi terbesar sebesar Rp 9,6 triliun diarahkan untuk program Peningkatan Kesejahteraan Guru.
Termasuk di dalamnya insentif dan tunjangan profesi bagi guru serta dosen non-Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga tunjangan khusus guru di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).
Selain itu, Kemenag juga mengalokasikan Rp 3,71 triliun untuk penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Sebelumnya, Kemenag mengupayakan sejumlah langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Di antara langkah yang disiapkan adalah percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta peningkatan bantuan insentif.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka Simposium Guru Nasional Kementerian Agama Tahun 2026 di Jakarta
“Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru yang telah berpendidikan S1 dalam waktu 2 tahun. Anggaran sebesar Rp11,59 triliun telah kita proyeksikan untuk memastikan setiap guru yang kompeten segera memiliki sertifikat pendidik dan berhak atas TPG,” kata Nasaruddin, dikutip dari laman Kemenag, Kamis (30/4/2026).
Ia mengatakan, keikutsertaan PPG dalam jabatan 2025 meningkat tajam hingga mencapai 700 persen. “Jika tahun 2024 ada 29.933 guru ikut PPG dalam Jabatan, tahun 2025 mencapai 206.411 guru,” lanjutnya.
Lebih lanjut, guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing diusulkan mendapatkan bantuan insentif dengan standar Upah Minimum Kab/Kota (UMK).
Anggaran yang dibutuhkan diproyeksikan sebesar Rp12,76 triliun untuk menjangkau 467.809 guru.
Tercatat, ada 1.157.050 guru binaan Kemenag.
Dari jumlah itu, 360.632 guru (31,2 persen) berstatus ASN (PNS dan PPPK).
Selebihnya, sebanyak 796.418 orang (68,8 persen) adalah Guru Non-ASN.
Mayoritas dari para guru tersebut bertugas di madrasah (655.622 orang).***