Harmoni News – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan (Sulsel) Bustanul Arifin merasa pihaknya dihakimi netizen sebelum memberikan penjelasan soal polemik seleksi Paskibraka tingkat nasional.
Hal tersebut dikatakan Bustanul saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (2/6/2026)
DPRD Sulsel menggelar RDP setelah Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi SMAS Cerdas Bangsa Makassar, dikabarkan dicoret dari tiga besar calon Paskibraka yang akan bertugas di Istana lalu digantikan oleh peserta lain yang berada di luar 10 besar.
“Sebenarnya kami berharap RDP ini bisa terlaksana lebih awal. Mengingat beberapa minggu terakhir ini kami dihakimi oleh netizen tanpa memberikan ruang menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat,” ujar Bustanul, dilansir dari TribunMakassar, Selasa (2/6/2026)
Bustanul menyampaikan, banyaknya tudingan di media sosial membuat Kesbangpol Sulsel kesulitan menjelaskan proses seleksi secara utuh.
Ia kemudian mengapresiasi DPRD Sulsel karena sudah mengagendakan RDP sebagai wadah klarifikasi.
“Kami berupaya memberikan klarifikasi melalui media-media. Sehingga kami mengapresiasi RDP ini sebagai momentum kami untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan seleksi yang telah kami laksanakan,” jelas Bustanul.
Meski begitu, jalannya RDP tidak dihadiri oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Pusat selaku pihak yang melakukan seleksi calon Paskibraka nasional.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Andi Muhammad Anwar Purnomo mengatakan, pihaknya sudah mengirim undangan resmi.
Namun, BPIP meminta RDP ditunda karena faktor jadwal penerbangan. “Iya, kami mengundang mereka dan memberikan surat undangan pada tanggal 27 Mei 2026 lalu untuk menghadiri rapat dengar pendapat hari ini,” ujar Andi.
BPIP kemudian mengirimkan surat bahwa pihaknya tidak dapat hadir karena berbenturan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila.
DPRD Sulsel sebenarnya sudah menyediakan opsi supaya BPIP dapat menghadiri RDP melalui aplikasi konferensi video Zoom. “Bahkan kami menyediakan via Zoom untuk perwakilan mereka memberikan penyampaian dalam rapat ini, ternyata ditunggu tapi mereka tidak hadir,” ungkapnya.
Absennya BPIP tidak membuat RDP terhenti. DPRD Sulsel tetap menghadirkan Kesbangpol Sulsel, panitia seleksi, DPPI, peserta, pendamping, dan pihak sekolah.
DPRD Sulsel kini sedang menyusun rekomendasi untuk Pemprov Sulsel dan BPIP guna perbaikan seleksi ke depan.
“Kita sementara merumuskan rekomendasi untuk diteruskan ke Pemprov Sulsel. Dan juga akan diteruskan ke BPIP terkait pelaksanaan seleksi Paskibraka supaya ada evaluasi dan jauh lebih baik,” kata Andi.
DPRD Sulsel juga meminta panitia menyerahkan seluruh dokumen proses seleksi mulai dari administrasi hingga penilaian.
“Untuk rekomendasinya, DPRD Sulsel meminta dari tim panitia untuk menyerahkan seluruh dokumen. Mulai dari proses administrasi sampai tahap penilaian, ada beberapa kriteria penilaian yang harus diserahkan,” katanya. “Dalam hal ini DPRD Sulsel akan melakukan investigasi dan melihat seluruh penilaian secara objektif.
Bila mana ditemukan ada kesalahan, tentunya kami akan melakukan tindakan. Dalam hal ini DPRD Sulsel akan memberikan rekomendasi,” tambah Andi.
Selain itu, DPRD Sulsel membuka akses bagi peserta dan orangtua untuk melihat data penilaian dengan tetap menjaga kerahasiaan peserta lain.
“Kami akan memberikan datanya secara terbuka sambil menjaga kerahasiaan, maksudnya kerahasiaan dari non peserta seleksi. Karena kami menghargai mental para peserta jadi perlunya untuk dijaga kerahasiaannya,” imbuh Andi.
“Kami secara terbuka membuka ruang aspirasi kepada semua pihak terkait proses seleksi Paskibraka, pungkasnya. ***