Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih meminta tantiem atau bonus, meski perusahaan yang mereka pimpin mengalami kerugian. Baginya, sikap tersebut sangatlah tidak pantas.
“Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertangung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak. Banyak yang rugi,” tutur Prabowo saat momen meresmikan megaproyek kilang raksasa Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).
“Sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu. Dablek menurut saya,” sambungnya.
Prabowo menegaskan, bagi jajaran direksi yang merasa tidak mampu bekerja sesuai mandat perusahaan negara untuk segera mengundurkan diri. Terlebih, masih banyak sosok lain yang lebih kompeten dan siap menggantikan posisi mereka.
“Kalau nggak mau, nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap gantikan,” tegas dia.
Setop Manipulasi di BUMN
Prabowo menyoroti praktik kecurangan di tubuh manajemen BUMN yang kerap jadi batu sandungan bagi kinerja perusahaan negara. Dia menegaskan, tak sedikit oknum di posisi strategis yang memanipulasi informasi, bahkan menipu atasan hingga presiden demi kepentingan pribadi.
Menurutnya, tindakan semacam itu harus dihentikan. Era pembiaran telah usai, dan transparansi mutlak diperlukan untuk menjaga kekayaan negara.
“Sekarang, harus hentikan seperti itu. Kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara,” tegasnya.
Prabowo Murka soal Mark-Up Energi
Prabowo secara terbuka mengungkap praktik kotor di sektor energi nasional yang memanfaatkan impor sebagai celah utama manipulasi harga. Tindakan itu dinilainya sebagai penipuan dan pencurian.
“Praktik-praktik markup penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian. Mencuri di siang bolong,” kata Prabowo.
Dalam pandangannya, kebijakan impor yang seharusnya bersifat strategis justru disalahgunakan oleh segelintir elite untuk meraup keuntungan pribadi.
Menurut Prabowo, pola permainan ini dilakukan dengan mengatur pasokan dari luar negeri, lalu memanipulasi harga agar jauh lebih mahal dibandingkan potensi produksi dalam negeri.
Alhasil, selisih harga tersebut menjadi ladang rente bagi pihak-pihak tertentu, sementara negara dan rakyat harus menanggung beban ekonomi.
“Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti ya. Orang-orang Indonesia yang pintar-pintar. Pintar tapi serakah mengatur mau impor dari luar. Dengan impor dari luar dia manipulasi harga dan dia kutip. Sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat,” ujarnya.
Dia menilai praktik tersebut sangat ironis, mengingat Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah. Ketergantungan impor justru memperlihatkan adanya kegagalan tata kelola yang disengaja, bukan semata keterbatasan kemampuan nasional.